Sabtu, Maret 05, 2011

MINGGU TRANSFIGURASI



Hari minggu sebelum masa prapaskah diperingati oleh gereja sebagai Minggu Tansfigurasi ( transfiguration Sunday ). Peryaan ini memperingati peristiwa Tuhan Yesus berubah rupa ( transfigurasi ) menunjukan kemuliaanNya dan dicatat dalam Injil Matius 17 : 1-5; Markus 9 : 2-7; Lukas 9 : 28-35


“ Lalu Yesus berubah rupa ( bah Inggris : Tansfigured; bah Yunani : Metamorpho ) didepan mata mereka; wajah-Nya bercahaya seperti matahari dan pakaian-Nya menjadi putih bersinar seperti terang “ ( Matius 17 : 2 )

Lalu terdengarlah Allah bersabda : “ Inilah Anak yang Kukasihi, kepadaNyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia “ ( Matius 17 : 5 ).

Peristiwa “ proklamasi sorgawi “ ini disaksikan oleh para murid Yesus yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, dimana Allah sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah, Yesus berpesan kepada mereka untuk tidak menceritakan peristiwa ini sampai Ia bangkit dari antara orang mati.

Hari ini tanggal 6 Maret 2011 gereja-gereja Protestan/ Katolik termasuk GKI memperingati peristiwa mulia ini dengan ditandai penggunaan kain mimbar berwarna putih yang bermakna Terang. Kejadian ini merupakan saat dimana Tuhan Yesus mempersiapkan diri sebelum memulai penderitaanNya.( WJ GKI Emaus No 10/2011 )

Kamis, Maret 03, 2011

Agama Bukan Akar Kekerasan

ANALISAEKONOMI POLITIK

George Junus Aditjondro

Peneliti kekerasan komunal di Poso. Pengajar pada Program Studi Ilmu, Religi, dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.



Betulkah agama-agama dunia, khususnya agama-agama Samawi, mengajarkan perdamaian? Ya, kalau hanya membaca ajaran yang tertuang dalam kitab-kitabnya. Tidak, kalau kita melihat praxis para pengikutnya.

Hal ini tidak hanya berlaku untuk ketiga agama Samawi yang sama-sama mengakui Ibrahim sebagai cikal bakal para penganutnya, tapi juga untuk agama-agama dari lembah Sungai Indus, di mana para militan Hindu pernah merusak sebuah mesjid di India. Mahatma Gandhi pun mati dibunuh oleh seorang militan Hindu karena menolak sang pejuang anti-kekerasan (ahimsa) menentang pembagian India menjadi dua negara: Pakistan untuk pengikut agama Islam, dan India untuk semua penganut agama lain.

Namun ada juga agama-agama di Indonesia, yang tidak dekat dengan kekerasan, yakni agama-agama suku. Di kalangan pemeluk agama Islam, agama suku ini dikenal dengan istilah agama-agama “ardi” (= “bumi”) untuk membedakannya dengan agama-agama Samawi yang disebut agama-agama “wahyu”.

Jarang sekali kita dengar, penganut agama suku menyerang sebuah gereja atau mesjid. Malah sebaliknya, di Sumatera Utara, para pemimpin HKBP pernah berusaha menghalangi pembangunan gedung ibadah agama Parmalim,agama suku orang Batak Toba, di kota Medan.

Citra kedekatan agama dengan kekerasan menjadi marak dan baru-baru ini mencuat lagi dengan penangkapan delapan orang pemuda di Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah, oleh satuan Densus 88. Delapan laki-laki itu – termasuk dua siswa SMK - langsung dilabeli sebagai “diduga teroris”oleh media yang meliput peristiwa itu (Kedaulatan Rakyat, 26 Januari). Bukan cuma itu, mereka pun langsung dituduh terlibat dalam aksi terorisme . Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam, para “terduga teroris” yang masih remaja merupakan pelaku teror bom bulan Desember 2010 dan awal Januari 2011 di Jawa Tengah. Ini suatu bentuk pelanggaran asas praduga tak bersalah yang semakin lumrah di Indonesia.

Menurut ‘KR, “para tersangka” itu dituduh telah meletakkan bom di delapan lokasi di Klaten dan Sukoharjo. Empat dari delapan lokasi itu merupakan tempat ibadah, yakni Gereja Polanharjo, Gereja Kristen Jawa Manjung Ngawen, Gua Maria Sriningsih, dan sebuah masjid di Delanggu. Satu lokasi bukan tempat ibadah, melainkan Pos Lalu Lintas dekat Rumah Sakit Islam.

Kemudian, di antara “barang bukti” yang ditemukan di sejumlah lokasi penggrebegan, juga ditemukan apa yang polisi sebut sebagai “buku-buku agama”. Seolah-olah buku agama bisa dipakai sebagai bahan peledak. Berarti, di samping meliput kejadian itu, koran tertua di Yogyakarta itu memperkuat prasangka pembaca terhadap kelompok agama tertentu sebagai pihak yang dekat dengan kekerasan.

Nah, kalau kekerasan terhadap penganut agama lain, atau kekerasan terhadap fihak yang punya interpretasi berbeda tidak bersumber pada ajaran agama-agama itu sendiri, lalu apa penyebab maraknya kekerasan terhadap penganut berbagai agama belakangan ini?

Sebenarnya, agama yang dianut penyerang dan korban tidak berdiri sendiri. Mereka juga punya kelas sosial dan etnisitas. Walaupun sama-sama Batak Toba, pimpinan HKBP di Medan dan para penganut agama Parmalim tidak berasal dari kelas sosial yang sama. Mereka yang menolak pendirian rumah ibadah Parmalim di Medan berasal dari kelas menengah dan atas. Sementara para penganut agama Parmalim kebanyakan berasal dari masyarakat desa di Kecamatan Porsea, Sumatera Utara.

Dalam konflik Poso, kelas dan etnisitas juga memainkan peranan, atau setidaknya melatarbelakangi konflik itu. Massa Islam umumnya pendatang dari Gorontalo, Sulsel, Jawa, dan kebanyakan nelayan dan buruh pelabuhan di samping segelintir pengusaha berdarah Arab dan pribumi. Sedangkan massa Kristiani, umumnya berasal dari ketiga suku asli Poso, yakni Pamona, Mori, dan Lore, serta migran dari Toraja, dan kebanyakan pegawai negeri, pegawai gereja, serta segelintir petani dan buruh perkebunan kelapa sawit. Jadi secara menyeluruh, mereka termasuk kelas menengah atas, sementara massa Islam kelas menengah bawah.

Penyerangan gereja-gereja di kota Poso pun tidak bersifat acak. Gereja Sion di pusat kota, gereja kaum elit Poso yang dulu mendominasi pemerintahan, itu yang pertama diserang oleh massa demonstran. Sedangkan gereja di Desa Kasiguncu di pinggiran barat kota Poso, tidak disentuh sama sekali. Perbedaan citra kedua gereja itu, dan mengapa demonstran bersikap ‘diskriminatif’, kurang disadari oleh warga Poso yang Kristiani, yang merasa gereja Kasiguncu selamat dari serangan, berkat perlindungan arwah Papa I Wunte, orang Poso pertama yang masuk Kristen, yang dikuburkan di sebelah gereja itu.

Konflik Poso menghasilkan semacam ‘Lebanonisasi’ di Kabupaten Poso. Masyarakat Muslim kebanyakan terhimpun di kota Poso di utara, sedangkan masyarakat Kristiani terhimpun di kota Tentena di selatan, termasuk pegawai Kabupaten Poso yang harus ngelaju dari Tentena ke kantor mereka di kota Poso.

Ketumpangtindihan antara kelas, etnisitas, dan agama juga terlihat di Banjarmasin. Di tengah gema krisis moneter 1997, sejumlah toko serta gereja diserang oleh demonstran Muslim. Umat di gereja-gereja yang diserang kebanyakan Tionghoa, dari kelas sosial yang lebih tinggi dari pada pihak penyerang.

‘Dendam kelas’ yang melatarbelakangi konflik-konflik komunal di Poso dan Banjarmasin juga berpotensi meledak di kawasan-kawasan mewah di kota-kota besar seperti Jakarta. Maklumlah, di hari-hari Minggu puluhan mobil mewah dan sepeda motor di seputar gereja-gereja elit merupakan pameran kekayaan yang sekaligus penyebab kemacetan lalu lintas.

Faktor ‘dendam kelas’ ini berkelindan dengan merosotnya toleransi terhadap perbedaan agama dan etnisitas, yang semakin parah di negeri kita. Semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dalam prakteknya berubah menjadi “bersatu kita teguh, berbeda kita gebug”.

Seluruh kesemerawutan itu diperparah oleh agen-agen provokator yang sengaja mengipas-ngipasi kemarahan massa, terutama setelah era pasca Soeharto. Dalam kerusuhan 1967 di Banjarmasin, sholat Jumat di Mesjid Raya kota itu dikacaukan oleh suara kampanye Golkar, sehingga yang berbaju batik Golkar juga jadi sasaran demo. Sedangkan yang dijadikan kambing hitam adalah kelompok Islam, terutama PPP.

Kesimpulannya, percuma saja mencari akar maraknya kekerasan massa yang meningkat belakangan ini dalam agama para demonstran, sebab akarnya bersifat sosio-ekonomis dan politis.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Suara Pembaruan.

Selasa, Agustus 17, 2010

Eks Hakim MK Dukung Awasi Para Hakim MK

JAKARTA - Wacana untuk mengawasi para hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mendapat dukungan. Kali ini, yang mendukung adalah Maruarar Siahaan, mantan hakim di mahkamah tersebut. Dia beralasan, kekuasaan MK yang absolut bisa membuat lembaga pimpinan Mahfud M.D. itu menyimpang.

Semua putusan MK, kata dia, bersifat final dan mengikat. Putusan di MK adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir. Artinya, tanpa melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), putusan di MK sudah inkracht alias berkekuatan hukum tetap.

Padahal, tak ada yang mengawasi lembaga tersebut. ''Ingat, the power tends to corrupt, the absolute power corrupt absolutely,'' ujarnya saat ditemui di Hotel Kartika Chandra kemarin (14/8).

Apalagi, kata Maruarar, Mahfud M.D. pernah mengakui bahwa sejumlah pasangan calon pilkada yang beperkara di MK sempat berusaha menemui dirinya. Dia sempat ditawari sejumlah duit, bahkan hak pengelolaan hutan (HPH). Mahfud menegaskan menolak tawaran itu. Namun, dia tak menjamin bahwa penolakan serupa dilakukan hakim konstitusi lainnya. ''Apalagi seperti itu. Sudah jelas, memang harus ada pengawasan,'' ujar Maruarar.

Lelaki kelahiran Tanah Jawa, Sumatera Utara, itu menambahkan, hakim MK memiliki banyak latar belakang. Mulai latar belakang politik hingga akademis. Hal itu, kata dia, sangat berpotensi memengaruhi putusan-putusan yang dibuat. Dengan adanya lembaga pengawas, kredibilitas MK di masyarakat akan tetap terjaga.

Sejumlah hakim konstitusi di MK memang berasal dari unsur partai politik. Misalnya, Ketua MK Mahfud M.D. yang dulu berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hakim konstitusi Hamdan Zoelva dari Partai Bulan Bintang (PBB), dan Akil Mochtar dari Partai Golkar.

Sejatinya, Komisi Yudisial (KY) sempat menjadi lembaga pengawas para hakim konstitusi. Namun, MK membatalkan pasal-pasal pengawasan dalam Undang-Udang KY pada 2006.

Menanggapi hal tersebut, hakim konstitusi Akil Mochtar menganggap tak perlu ada lembaga pengawas bagi para hakim MK. Menurut dia, pengawasan yang paling efektif justru pengawasan langsung dari publik. Yakni, media massa dan masyarakat yang bisa mengakses langsung semua putusan serta kebijakan MK, baik melalui situs resmi maupun datang langsung ke MK. ''Tapi kalaupun ada, silakan saja. Tapi, kan kita nggak usah latah-latahan lah,'' katanya.

Akil mencontohkan lembaga negara seperti presiden dan DPR. Dua lembaga itu, kata dia, juga tak memiliki lembaga pengawas. ''Apa DPR diawasin, apa presiden diawasin? Sebagai lembaga negara, nggak ada pengawas presiden. DPR siapa? Badan Kehormatan DPR, bukan pengawas itu,'' tegasnya.

Lagi pula, menurut dia, tidak terlalu susah mengawasi hakim MK. Sebab, jumlahnya hanya segelintir. Hanya sembilan hakim. (aga/c5/kum)

Sabtu, Juli 31, 2010

Mujizat Tuhan Sungguh Nyata KKR Rev Yosafat di Lapangan Polda

Eduard Lukas



KUPANG, Kebaktian Kebangunan Roihani (KKR) Mujizat Kesembuhan dengan pembicara utama Rev. Yosafat MBA resmi dimulai Kamis (29/7) malam. Ribuan jemaat dari berbagai pelosok di Pulau Timor, Alor, Sumba, Sabu dan Flores langsung membanjiri lapangan Mapolda NTT sebagai tempat kegiatan.


Ketua panitia KKR mujizat kesembuhan, Pdt. Kirenius Bolle S.Th dalam sambutannya sekaligus membuka dengan resmi kegiatan KKR mengatakan, KKR Mujizat Kesembuhan dilaksanakan dengan tujuan untuk menggerakan umat Tuhan yang ada di Kupang, NTT ini agar bangkit dan terlibat secara aktif dalam memberitakan Injil Kerajaan Surga dengan tanda- tanda heran, mujizat- mujizat serta kesembuhan Ilahi.

"Perlu kami sampaikan bahwa KKR Mujizat Kesembuhan Ilahi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada iman kepada Yesus Kristus yang empunya pelayanan serta didukung sepenuhnya oleh semua orang beriman yang ada di NTT melalui doa dan dukungan lainnya untuk mewujudkan kesatuan sebagai keluarga Kerajaan Allah," katanya.

Ditambahkan Pdt. Kirenius Bolle bahwa semua yang bakal terjadi sesungguhnya merupakan suatu kesadaran bahwa di dalam kesatuanlah berkat Tuhan sungguh dicurahkan di NTT.
Sementara pemimpin liturgi dalam kegiatan KKR mujizat kesembuhan yaitu Pdt. Paulus Martin, Pdt. Juwita Humakaw dan Pdt. DR. Wem Gasper M.Th bertugas membawakan doa pembukaan. Tak hanya itu, kidung pujian juga mewarnai kegiatan KKR Mujizat kesembuhan.

Rev.Yosafat MBA sebelum menjamah semua orang sakit yang datang pada malam kemarin terlebih dahulu membacakan Firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1:40-42 tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Usai membacakan Firman Tuhan, Rev.Yosafat MBA juga mengatakan kalau bukan dirinya yang akan menyembuhkan semua orang sakit melainkan Yesus asalkan semua yang menderita sakit beriman sungguh-sungguh pada Yesus. Rev.Yosafat MBA langsung turun dan mulai menjamah semua orang sakit yang dibawa ke lokasi KKR malam itu satu persatu dan beberapa orang langsung mendapat kesembuhan.

Mujizat Tuhan akhirnya terbukti dengan sembuhnya beberapa orang sakit yang dibawa malam itu. Salah seorang anak, Susana Taopan 5, bersama ibundanya Adelia Taopan warga Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese yang sudah menderita lumpuh sejak lahir langsung berjalan, sementara Dorkas Ton Maklafu, yang menderita sakit karena saluran kencingnya bocor pun disembuhkan dengan jamahan tangan Rev.

Yosafat MBA sedangkan Leonard Mallo yang menderita kebutaan sudah enam tahun langsung melihat. Tak hanya itu saja, beberapa mujizat juga terjadi malam itu setelah mendapat jamahan dari Rev. Yosafat MBA dalam KKR yang dihadiri ribuan umat Kristiani. (mg-10)

Sabtu, Juli 24, 2010

Taman Kota dan Agrowisata di Surabaya

Kepemimpinan Bambang DH–Arif Afandi akan berakhir dalam dua bulan ini. Banyak jasa dan karya yang dihasilkan kepemimpinan berdua, salah satunya taman kota. Di Surabaya, taman kota di Surabaya benar-benar menjadi berkah bagi setiap orang yang berada di kota ini.

SIAPA saja yang melintasi taman kota akan terpesona oleh keindahan dan keasriannya. Siapa sangka taman kota yang awalnya di desain untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH), mempercantik kota dan menjadi destinasi wisata, diam-diam menjadi jujukan idaman berbagai kalangan masyarakat Surabaya?

Sejak di Surabaya dibangun banyak taman kota, kelestarian alam semakin relevan sebagai bagian peradaban perkotaan. Meski tak memiliki pegunungan seperti didendangkan oleh Gombloh dalam syair lagu ‘Berita Cuaca’, tetapi Surabaya memiliki hutan kota dan rerimbunan pepohonan yang tersebar dan teregenerasi dengan baik. Lebih-lebih, manakala ditarik dalam bahasan green tourism yang menjadi tren wisatawan global dewasa ini dan periode mendatang. Alam kota Surabaya telah mengawali infrastruktur yang tepat guna terselenggaranya pasar wisatawan dengan basis green tourism di satu sisi, dan kelestarian alam di sisi yang lain.

Selama tahun 2010 Pemkot Surabaya berencana membangun sembilan taman kota baru yang tersebar di beberapa titik. Anggaran yang disiapkan untuk proyek taman ini Rp 5,5 miliar.

Antara lain, di sekitar Taman Mundu, Taman Teratai, Taman Kebun Bibit Wonorejo, Taman Flores, Taman Nambangan, Taman Ronggolawe dan Taman Eskpresi yang berada di bekas SPBU Gentengkali Surabaya. Sedangkan satunya di Taman Persahabatan Internasional di Jl dr Soetomo yang biayanya Rp 600 juta ditanggung Pemerintah Korea Selatan. Kehadiran sembilan taman kota baru tersebut semakin menyemarakkan kota Surabaya.

Di usia Surabaya ke-717 tahun ini, kehadiran taman kota semakin memperkuat eksistensi Surabaya sebagai destinasi wisata. Umumnya, orang memahami destinasi wisata berbasis alam (nature) dan budaya (culture). Tetapi tidak demikian dengan Surabaya, destinasi wisata di Surabaya kental dengan sensasi dan nuansa wisata perkotaan (city tourism) yang sejak dekade terakhir dikenal sebagai wisata alternatif yang banyak dikembangkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.


AGROWISATA KOTA

Bisa dikatakan, keberadaan taman kota merupakan ‘pembiasaan’ yang tanpa disadari menciptakan destinasi agrowisata yang berada di tengah kota. Makna harfiah agrowisata di tengah kota telah dikenal lewat urban farming di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Taman kota di Surabaya juga dapat dikemas sebagai destinasi agrowisata.

Agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi (eco-tourism), yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak atau mencemari alam dengan tujuan untuk mengagumi dan menikmati keindahan alam, hewan atau tumbuhan liar di lingkungan alaminya serta sebagai sarana pendidikan. Berdasarkan sifatnya, menurut Departemen Pertanian, agrowisata dapat digolongkan menjadi dua.

Pertama, agrowisata ruang terbuka alami, yaitu obyek agrowisata ruangan terbuka alami, berada pada areal di mana kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat petani setempat sesuai dengan kehidupan keseharian mereka. Masyarakat melakukan kegiatannya sesuai dengan apa yang biasa mereka lakukan tanpa ada pengaturan dari pihak lain.

Kedua, agrowisata ruang terbuka buatan, dimana kawasan agrowisata ini dapat di desain pada kawasan-kawasan yang spesifik namun belum dikuasai atau disentuh oleh masyarakat. Tata ruang peruntukan lahan diatur sesuai dengan daya dukungnya dan komoditas pertanian yang dikembangkan memiliki nilai jual untuk wisatawan (database.-deptan.go.id).

Dengan upaya-upaya ’rekayasa’ agrowisata yang eksis di tengah kota, atau agrowisata berbasis city tourism di Surabaya, taman kota merupakan improvisasi agrowisata bunga. Di taman kota, kekayaan jenis bunga jelas tersedia. Meski demikian, di waktu mendatang dapat dikembangkan agro buah dan mungkin pula agro sayuran.

Green tourism sebagaimana disebutkan di awal, semakin diperkuat dengan kehadiran sembilan taman kota baru. Sebagai identitas kota, warna hijau itu sendiri adalah kekhasan kota Surabaya. Dari segi pencitraan atau branding, nuansa hijau menggambarkan kesejukan, fresh, ‘bergairah’, berjiwa muda, dan kandungan unsur positif lainnya. Jika diterapkan lebih dalam lagi, hijau lebih lekat dengan unsur lingkungan hidup.

Keberadaan taman kota bisa menjadi dinamisator dan katalisator terciptanya habitus baru bagi warga kota Surabaya untuk semakin mencintai lingkungan hidup, membangun tata peradaban yang asri, bersih dan sehat di lingkungan masing-masing, dan itu menemukan mentornya yang membanggakan dalam wujud taman kota. (*)

Oleh : Dewa Gde Satrya
*) Dosen & Peneliti Pariwisata – Universitas Widya Kartika Surabaya, R&D Manager Surabaya Tourism Promotion Board

Sumber : http://www.radarsby.com/radarsurabaya%20pdf/5.pdf

Rungkut Tolak Money Politics

SURABAYA - Organisasi kepemudaan (OKP) di Rungkut kemarin (23/7) berkumpul di depan Graha Khedeloor, Jalan Rungkut Asri Utara. Mereka mendeklarasikan diri sebagai Forum Peduli Rungkut Bersih Money Politics. Selain itu, mereka bertekad melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Puluhan orang dari beberapa OKP tersebut berkumpul di lokasi sekitar pukul 13.30. Sementara deklarasi mulai dilaksanakan sekitar pukul 14.00. OKP itu, di antaranya, adalah GP Ansor, IPPNU, serta karang taruna se-Kecamatan Rungkut.

Dalam deklarasinya, Abdul Mujib, ketua forum, menyayangkan munculnya putusan MK. Dia menegaskan bahwa masyarakat dan pemuda Rungkut sudah cerdas. Meski begitu, pihaknya siap menaati putusan MK tersebut. Untuk itu, perlu dibuktikan, warga Rungkut menolak keras politik uang. Salah satu caranya ialah membentuk forum tersebut. "Forum ini akan mengawal pelaksanaan coblos ulang dari awal hingga selesai," ujar Mujib.

Forum itu bermarkas di Wisma Kedung Asem, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut. Mereka membuka diri bagi warga lain yang ingin bergabung. Tugas inti mereka mengawasi segala bentuk praktik politik uang di masyarakat. Selain itu, mereka menolak munculnya tindakan birokrasi yang mengarahkan dukungan terhadap calon tertentu secara sistematis dan terstruktur.

M. Tholib, anggota forum, menyatakan bahwa forum tersebut bersikap netral. Tidak ada campur tangan pihak mana pun, termasuk birokrasi ataupun calon tertentu. (riq/c9/oni)

[ Sabtu, 24 Juli 2010 ]

Sumber : http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=146787

Kamis, Juli 22, 2010

KEKUATAN DAN KELEMAHAN NEGARA RI DALAM MENATAP KE-MASADEPANANNYA REKOMENDASI KONGRES NASIONAL TOKOH AGAMA KE III TAHUN 2010

KEKUATAN DAN KELEMAHAN NEGARA RI

DALAM MENATAP KE-MASADEPANANNYA

REKOMENDASI KONGRES NASIONAL TOKOH AGAMA KE III TAHUN 2010

Kami tokoh-tokoh agama di Indonesia setelah melakukan pembicaraan secara mendalam mengenai perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kongres nasional tokoh agama ke III yang diselenggarakan di Jakarta, 9 s.d. 11 Juni 2010 dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa berbagai perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini yang meliputi aspek politik dan hukum, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan menunjukkan adanya kontradiksi yang memprihatinkan akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai ternyata disertai penggerusan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan tanpa adanya suatu upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk mengembalikan nilai-nilai luhur tersebut sebagai tenaga pendorong tercapainya kemajuan dalam setiap segi kehidupan secara otentik oleh segenap komponen bangsa. Kami tokoh-tokoh agama memiliki tanggungjawab untuk terjadinya langkah-langkah yang nyata agar proses penggerusan itu berhenti dengan menjadikan agama menjadi sumber moralitas, etik, dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami berpandangan suatu masyarakat bangsa yang kehilangan pijakan moral, etik, dan spiritual sesungguhnya menjadi masyarakat yang rapuh dan akan mengalami disorientasi.
  2. Bahwa di bidang politik kami mencatat ada kemajuan pada kehidupan demokrasi dengan diakuinya Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, bertumbuhkembangnya kebebasan dan kesadaran politik masyarakat. Namun demikian, bersamaan dengan itu telah terjadi praktek berdemokrasi dan penggunaan kebebasan (termasuk kebebasan pers) yang abai terhadap etika, tatakrama, dan tujuan berdemokrasi. Kondisi demikian pada hakikatnya merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dikhawatirkan dapat menghilangkan kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri.Bahwa di bidang hukum kami mencatat keprihatinan yang sungguh-sungguh karena hukum tidak lagi diabdikan bagi tegaknya kebenaran dan keadilan, tetapi lebih menghamba kepada kekuasaan, kekayaan dan kepentingan- kepentingan sempit. Karena itu proses penegakan hukum tidak memberi harapan bagi rakyat yang lemah dan miskin.
  1. Bahwa di bidang ekonomi kami mencatat adanya kemajuan-kemajuan khususnya di bidang ekonomi makro. Walaupun demikian kami mencatat masih adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih didasarkan pada kekuatan pasar dan modal. Hal ini mengakibatkan praktek ekonomi monopolistik, menguatnya perselingkuhan kepentingan ekonomi dan politik, serta penumpukan kekayaan pada sekelompok orang tertentu. Pada saat yang sama, kami mencatat masih adanya kesulitan bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat akibat kesulitan akses untuk mendapatkan fasilitas, khususnya perbankan, pemasaran, dan sarana peningkatan kapasitas.
  2. Bahwa di bidang pendidikan dan kebudayaan kami mencatat adanya pembangunan fasilitas pendidikan secara masif, penyediaan sarana prasarana pendidikan dan keikutsertaan masyarakat yang luas di dalam proses pendidikan bangsa. Walaupun demikian kami melihat masih terdapat persoalan yang sangat serius oleh karena pendidikan belum berhasil menanamkan karakter anak bangsa karena pendidikan telah mengabaikan budi pekerti yang memberi dasar bagi pertumbuhan peserta didik menjadi manusia yang memiliki karakter dan kemandirian. Orientasi pendidikan mengejar kelulusan formal semata, belum pada penguasaan kompetensi dan pemecahan masalah.

Pada saat yang sama kami mencatat berkembangnya kebudayaan yang lebih berorientasi kepada materialisme dan sekularisme dalam hampir semua aspek kehidupan. Pada saat yang sama, aspek spiritualisme dan akal sehat dilupakan. Akibatnya, kehidupan pemimpin dan masyarakat kehilangan kedalaman makna, kemuliaan akhlak, kepedulian kepada sesama, serta kepekaan nurani, yang mengakibatkan perilaku munafik, kolutif, dekaden, dan koruptif.

  1. Menyikapi hal-hal tersebut kami menyerukan perlunya dilakukan revolusi mental, berupa perubahan mendasar atas pranata, lembaga, dan kebijakan publik yang berlandaskan kepatutan etika, moral, dan akal sehat dengan merealisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam perilaku nyata sehari-hari. Diserukan kepada seluruh komponen masyarakat, terutama para pemimpinnya, segera melakukan langkah nyata untuk terus-menerus menegakkan kedaulatan moral sebagai ruh dari kedaulatan rakyat.

Kiriman Benny- KOMHAK KWI, Kamis 17 Juni 2010